JAKARTA - Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan gedung baru DPR. Namun, KPK angkat tangan menanggapi desakan ini.
Wakil Pimpinan KPK M Jasin menegaskan, pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung, karena dari aspek hukum KPK tidak memiliki kekuatan monitoring.
“Kita tidak menguasai teknisnya dalam proses pengadaan, kita juga tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan teknisnya. Sehingga tidak mungkin kita penegak hukum masuk dan terlibat di situ,” katanya kepada wartawan, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (30/3/2011).
Kendati demikian, Jasin memastikan bakal menindaklanjuti jika ada laporan indikasi dugaan korupsi. Karenanya dia berharap masyarakat sendiri yang melakukan pengawasan, lalu melaporkannya ke KPK jika ada kejanggalan.
“Mengawasi dalam rangka pencegahan. Mengawasi di luar ring. Tetapi kita memberikan masukan, ikutilah tahapan yang ada. Pelaksanaanya dilakukan secara transparan,” tambahnya.
Dengan pengawasan di luar ring, KPK tetap menjaga independensi. “Kita tidak harus ikut terlibat dalam pengadaan ini. Kita menjaga independensi KPK sebagimana diperintahkan oleh undang-undang,” tandasnya.
Wakil Pimpinan KPK M Jasin menegaskan, pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung, karena dari aspek hukum KPK tidak memiliki kekuatan monitoring.
“Kita tidak menguasai teknisnya dalam proses pengadaan, kita juga tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan teknisnya. Sehingga tidak mungkin kita penegak hukum masuk dan terlibat di situ,” katanya kepada wartawan, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (30/3/2011).
Kendati demikian, Jasin memastikan bakal menindaklanjuti jika ada laporan indikasi dugaan korupsi. Karenanya dia berharap masyarakat sendiri yang melakukan pengawasan, lalu melaporkannya ke KPK jika ada kejanggalan.
“Mengawasi dalam rangka pencegahan. Mengawasi di luar ring. Tetapi kita memberikan masukan, ikutilah tahapan yang ada. Pelaksanaanya dilakukan secara transparan,” tambahnya.
Dengan pengawasan di luar ring, KPK tetap menjaga independensi. “Kita tidak harus ikut terlibat dalam pengadaan ini. Kita menjaga independensi KPK sebagimana diperintahkan oleh undang-undang,” tandasnya.
