Kelompok pecinta sepakbola nasional Save Our Soccer (SOS) setuju dengan tindakan Pemerintah tidak mengakui kepengurusan PSSI. Tapi mereka juga meminta Pemerintah melakukan aksi lanjutan.
Kepengurusan PSSI di bawah komando Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes tidak lagi diakui oleh Pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng, Senin (28/3/2011).
"Pada intinya kami mengapresiasi tindakan Pemerintah. Sudah tepat itu," tutur anggota SOS, Apung Widadi, dalam pesan singkatnya kepada detikSport, Selasa (29/3).
"Namun Pemerintah juga harus mempersiapkan tahapan selanjutnya, yaitu menyusun kepanitiaan dan menggelar Kongres secara terbuka dan demokratis," tukas Apung yang juga peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
SOS juga memuji langkah Pemerintah yang akan menghentikan anggaran untuk PSSI. Tetapi yang lebih penting, Pemerintah harus memeriksa apakah selama ini PSSI telah menggunakan anggaran yang mereka peroleh secara benar atau tidak.
"Kalau dalam hal pemberhentian anggaran, kami juga sepakat untuk saat ini," kata Apung.
"Namun yang lebih penting juga Menpora harus meminta pertanggungjawaban keuangan PSSI selama periode Nurdin Halid. Ketika ada pelanggaran dan dugaan korupsi, segera laporkan KPK," tandasnya.
Kepengurusan PSSI di bawah komando Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes tidak lagi diakui oleh Pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng, Senin (28/3/2011).
"Pada intinya kami mengapresiasi tindakan Pemerintah. Sudah tepat itu," tutur anggota SOS, Apung Widadi, dalam pesan singkatnya kepada detikSport, Selasa (29/3).
"Namun Pemerintah juga harus mempersiapkan tahapan selanjutnya, yaitu menyusun kepanitiaan dan menggelar Kongres secara terbuka dan demokratis," tukas Apung yang juga peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
SOS juga memuji langkah Pemerintah yang akan menghentikan anggaran untuk PSSI. Tetapi yang lebih penting, Pemerintah harus memeriksa apakah selama ini PSSI telah menggunakan anggaran yang mereka peroleh secara benar atau tidak.
"Kalau dalam hal pemberhentian anggaran, kami juga sepakat untuk saat ini," kata Apung.
"Namun yang lebih penting juga Menpora harus meminta pertanggungjawaban keuangan PSSI selama periode Nurdin Halid. Ketika ada pelanggaran dan dugaan korupsi, segera laporkan KPK," tandasnya.
